Menyikapi Hak Ulayat Negeri Laha

By: S. Azhar Bin Tahir

Secara faktual, Negeri Laha adalah salah satu negeri adat yang tersisa di kota Ambon yang hampir punah. Penyebabnya adalah? Persoalan tanah menjadi bagian yang sangat vital bagi kehidupan suatu ekosistem masyarakat di mana pun ia berada. Keberadaan tanah itu adalah harga diri yang harus slelau dipertahankan “Man without land is nothing” sebagai wujud kecintaan terhadap tanah tumpah darah, karena tanah bisa mejadi tempat untuk dibangunnya pondokan, pekarangan, perkebunan, pertanian dan masih banyak fungsi lainnya yang mampu menyediakan kebutuhan hidup bagi kelompok orang yang bersangkutan. Namun sayangnya, masalah kepemilikan atas tanah banyak muncul karena kepentingan berbagai pihak yang justru ‘menghancurkan’ suatu kehidupan dari komunitas manusia itu.

Di kalangan orang banyak, istilah hukum adat ini lebih sering disebutkan dengan adat saja. Dari beberapa pengertian yang ada, bahwasanya hukum adat memiliki ciri-ciri seperti :

mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakatnya

merupakan aturan yang tidak tertulis

dilaksanakan dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat oleh seluruh warganya.

diputuskan oleh para penguasa adat

memiliki sanksi yang kuat.

Hak persekutuan atas tanah disebut hak ulayat. Di dalam ketentuan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui dan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, dijelaskan pula bahwasannya hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguaasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Sebagai suatu Negeri Adat tentunya harus memiliki dasar hukum agar semua pihak bisa memahami keberadaannya. Satu-satunya cara untuk melindungi Negeri Adat adalah lewat adanya perda khusus dan pemerintah harus bersikap arif. Meskipun persoalan itu memang masuk dalam problema yuridis. Namun, kalau yang dicari hanya sisi tertulisnya saja, maka masalah ini tidak akan terselesaikan. Karena, masyarakat adat tidak memiliki catatan tertulis secara rinci tentang kepemilikannya atas tanah akibat sering gonta-gantinya hukum di Negara ini. Sehingga perlu juga dilihat dan diperhatikan sisi-sisi yang tidak tertulisnya dan itu harus dipertimbangkan kebenaran obyektif yang didasarkan pada pertimbangan hukum-hukum alam sesuai dengan UUPA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s