Haruskah Masyarakat Berdemonstrasi??

By: Saidna Zulfiqar

Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan konyol yang hanya mampu dijawab dengan entengnya oleh orang-orang yang konyol, dimana mereka menganggap bahwa suatu demonstrasi hanyalah kekonyolan yang tidak akan pernah membuahkan hasil kecuali kekonyolan. Padahal di balik demonstrasi itu bukan hanya sekedar melampiaskan emosi rakyat semata.

Demonstrasi adalah sebuah hal yang tidak mungkin terjadi pada sebuah negara yang memiliki good governanceGood governance disini  diartikan sebagai sebuah pemerintahan yang membagi kekuasaannya secara jelas serta masing-masing bagian melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Demonstrasi sebenarnya bukanlah gejala wajar. Demonstrasi adalah sebuah gerakan ekstra-parlementer. Gerakan ini muncul apabila ada ketidakberesan pada kinerja jajaran pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat tidak menjalankan fungsinya dengan baik serta saluran-saluran kritik kepada pemerintah (media massa dan LSM) lainnya mengalami kemacetan. Lalu demonstrasi pun akhirnya muncul sebagai gerakan ekstra-parlementer yang ingin menyampaikan keinginan rakyat melalui cara mereka sendiri, baik dengan berorasi, drama teatrikal, sampai membuat rusuh dan hingga bentrok dengan aparat. Demonstrasi sebenarnya bukanlah hal yang buruk karena itu adalah sebuah bentuk corong aspirasi masyarakat.

Demonstrasi itu sangat identik dengan mahasiswa, karena mahasiswa sebagai garda depan laskar masyarakat, sebagai pejuang revolusi yang sesungguhnya, di Indonesia sudah terbukti, demonstrasi mahasiswa bisa menumbangkan kekuasaan dua orang tiran pada tahun 1966 dan 1998. Namun jika demonstrasi itu datangnya dari masyarakat atau warga, maka perlu dipertanyakan dan dikaji lebih dalam essensi dari demonstrasi tersebut.

Masyarakat Negeri Laha tidak menuntut adanya ganti rugi dari PT Angkasa Pura seperti yang dikutip dari http://metrotvnews.com/metromain/newscat/nusantara/2011/03/26/46657/Warga-Laha-Demo-Tutup-Akses-Bandara “Kami minta Angkasa Pura I segera melakukan ganti rugi tanah yang digunakan untuk operasional Bandara Pattimura Ambon,” kata Frengky Mewar. Atau Frengky Mewar mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1995 menetapkan aset Bandara Pattimura Ambon menjadi bagian penyertaan modal Negara dalam modal PT (persero) Angkasa Pura I. Keluarnya PP No.38/1995 maka tanah bandara Pattimura Laha-Ambon bukan lagi menjadi Aset Dephan/TNI c.q TNI-AU. Yang harus digaris bawahi dan diralat yaitu ‘bukan lagi menjadi asset Dephan” tapi yang benar adalah MEMANG BUKAN ASSET DEPHAN.

Suatu memory kembali terngiang di benak dan fikiran mengingat masa lalu yang tidak tahu persis tanggal dan tahun berapa kejadiannya (sekitar tahun 80-an). Seingat saya, sewaktu masih SD kelas V, Komandan AURI dan beberapa orang stafnya datang ke rumah bapak saya dimana ditemani oleh bebarap saniri Negeri Laha, diantaranya, Husen Mewar, Lukman Yongken, dan Umar Hehuat. Pihak AURI memohon kepada Pemerintah Negeri Laha untuk menghibahkan tanah (yang dulunya kolam Bom dan sekarang telah berdiri sebuah mesjid) untuk dibangun sebuah mesjid. Dengan niat yang begitu baik maka pemerintah Negeri Laha mengizinkan pembangunan mesjid tersebut. (sopannya orang-orang terdahulu yah). Dan masih banyak lagi kejadian yang menggelitikkan hati. Jika kita jujur pada diri sendiri tentang dimanakah letak atau keberadaan Negeri Laha serta batasan-batasannya maka jawaban pasti dari nenek moyang kita masing-masing tentulah sama.

Essensi yang sangat memotivasi masyarakat Negeri Laha untuk turun ke jalan menjajakan suara yang tak pernah laku yaitu “Cita-cita luhur dalam mempertahankan hak dan ulayat Negeri Laha semata”. Karena hak itu telah terampas secara diam-diam maupun paksa oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan motiv yang berbeda. Untuk menyatukan kepentingan dan motiv yang berbeda itu, maka keterlibatan pemerintah Kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku sangat diharapkan, karena bola api itu mulai membara ketika munculnya PP 13/1979, PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON dimana satu petuanan Negeri Laha (Tawiri) menjadi sebuah Desa yang terpisah dari induknya. Jika hal itu MUDAH, maka sudah pasti sangat jelas batas-batas wilayah Kota Ambon dan bukan Kota Ambon (HATU), lantas mengapa masalah itu belum juga terselesaikan????

Adapun masalah dengan TNI-AU, Depertemen Pertahanan (Dephan) RI Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan dalam hasil pembahasan tentang status Bandara Pattimura Ambon 30 Oktober 2007 berkesimpulan Surat keputusan bersama tiga menteri yakni Menhankam/Pangab, Menhub dan Menkeu Nomor kep/30/IX/1975. KM.393/S/Phb-75 dan Kep-927-a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 menyatakan bahwa Bandara Pattimura ditetapkan dalam klasifikasi Pelabuhan Udara Sipil yang dikuasai sepenuhnya oleh Departemen Perhubungan (DepHub) RI yang di dalamnya terdapat Enclave Militer.

Soyagyanya masalah ini disikapi sejak dini agar tidak larut dalam pertikaian yang mungkin saja menimbulkan korban. Ketegasan sikap dari pemerintah Kota dan Provinsi tentunya akan lebih bijaksana dalam menyelesaikan konflik ini. Semoga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s