Sengketa Tanah 251 Ha di Laha

Komentar Danlanud: “Jika Itu Milik Rakyat, Saya akan Angkat Kaki”.

Ambon, Siwalima Kendati mendapat hantaman dari kuasa hukum pemerintah Desa Laha, Ridwan Hasan, SH, dan ancaman menutup Bandara Pattimura oleh 700 ibu rumah tangga, pihak Lanud Pattimura tetap mengambil sikap arif dan bijaksana. Buktinya, Danlanud Pattimura, Kolonel Psk D rs DA Tam-bunan, tetap berkeinginan masalah sengketa tanah seluas 251 Ha itu tetap diselesaikan se-cara kekeluargaan. “Marilah permasalahan ini kita selesaikan secara kekeluargaan walaupun ada yang merasa tidak puas. Tetapi jika ada yang belum puas silahkan diselesaikan se-ca-ra hukum kami telah siap,” tandas Tambunan, kepada pers di kantor gubernur, Sabtu (4/11).


Menurutnya, jika hukum me-nyatakan tanah tersebut sesung-guhnya milik rakyat, maka Lanud Pattimura, tentu harus angkat kaki dari sana (Laha-Red). Didampingi kuasa hukum, Ma-yor Sus Agus Mulyadi dan Kap-ten Sus Agung, dari Mabes TNI-AU Pusat, Tambunan mengata-kan, jika ada anggapan dari kuasa hukum Desa Laha (Ridwan Ha-san-Red) bahwa Danlanud ber-kelit dengan melemparkan per-soalan tanah ini ke pusa t, menu-rut Tambunan, pihaknya sama sekali tidak bermaksud berkelit tetapi pada prinsipnya perihal sengketa tanah itu memang dita-ngani oleh pihak Mabes-AU. Hanya saja, demi penyelesai-an sengketa tanah dimaksud, pihak Lanud Pattimura, sungguh menyadari bahwa Negara Kesa-tuan Republik Indoensia (NKRI) adalah negara hukum dan patut ditaati. “Saya janji jika akhirnya hu-kum memutuskan tanah tersebut milik rakyat saya akan angkat ka-ki dari sana tetapi jika diputuskan milik Lanud maka koe juga harus angkat kaki dari sana,” kata Tambunan menegaskan. Mengenai ancaman penutu-pan Bandara Pattimura, oleh 700 ibu rumah tangga, Danlanud meng-harapkan agar semua pihak terutama pemerintah Desa Laha agar berpikir lebih objektif. “Bandara itu kan termasuk urat nadi perhubungan masyarakat Maluku. Jika sampai di tutup sa-ma saja dengan memutus urat nadi kita
sendiri,” kata Tambu-nan. Masih menurutnya, pemerin-tah Desa Laha agar berupaya me-nentramkan masyakatnya ter-ma-suk kuasa hukum Desa Laha un-tuk tidak saling ancam-mengan-cam. “Saya kira tidak perlu ada ancam mengancam. Kan kita ini negara hukum jadi selesaikan saja lewat proses hukum biar nan-ti pengadilan yang menentukan,” harapnya.

Sementara tuduhan penyewa-an tanah kepada pihak lain, Tam-bunan mengatakan, itu meru-pakan kebijakan pihak Lanud Pattimura. “Jika memang itu tanah Lanud ya masih hak kita kan? Haknya Lanud. Tetapi tidak pernah menyewakan areal Lanud untuk apa pun juga. Ka lau saya Danlanud, saya tidak pernah me-nyewakan tanah seperti yang di-tuduhkan itu, apalagi dengan uang sewa yang katanya dari Per–tamina sebesar Rp 12 juta se-tahun. Ngapain saya harus nung-gu Rp 12
juta setahun? Itu kan terlalu lama. Jadi pada da-sarn ya tidak benar ada penyewa-an ta-nah oleh Danlanud,” jelas Tam-bunan. Dia mengharapkan, semua pi-hak harus berhati-hati agar ja-ngan sampai ada pihak lain yang menggunakan kesempatan demi keuntungan pribadi atau golong-an tertentu saja. “Jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan oleh profokator-profokator yang bisa merusak kesejahteraan orang banyak dengan mengor-bankan rakyat kecil. Sementara itu untuk hak ke-pemilikan atas tanah tersebut oleh Lanud Patimura Laha menu-rut kuasa hukum Lanud Laha dari Mabes TNI-AU, Mayor Sus Agus Mulyadi, berdasarkan Su-rat Keputusan menteri kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/50, tertangal 26 M ei 1950 yang berisikan penyerahan lapangan terbang eks Jepang dan Belanda kepada pihak De-partemen Pertahanan Keamanan Angkatan Udara. Selanjutnya surat itu dikuatkan dengan SK Mendagri No.H.20/5/7/9 Mei 1950, yang berisikan pemberitahuan penyelesaian ta-nah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang. Mendagri juga mengeluarkan surat No.AGR.40/25 tanggal 13 Mei tahun1953, perihal penyele-saian tanah-tanah bekas pendu-dukan Jepang diberi batas waktu sampai akhir tahun 1953. Surat itu kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri No.593/III/AGR/1983 tangal 7 januari 1983, me-ngenai penjelasan per-mo-honan tanah rakyat tidak di-layani lagi sejak khir tahun 1953. Dan juga Tanah tersebut sudah masuk daftar infentarisasi IKMN, atas nama Dephankam Cq TNI-AU, Cq Lanud Patimura.(mg4/ana)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s