Islam dan Politik

“Apakah selamanya politik itu kejam”, begitulah ungkapan Iwan Fals dalam lagunya “Setan-setan politik”.

Ternyata politik itu memang kejam dan lebih kejam dari ibu kota, artinya, politik di kampung saya saja kejam, apalagi politik di ibu kota, wajar saja jika saya menganggap bahwa politik itu tidaklah kejam, melainkan karena ulah sebagian besar Polytikus (Banyak Tikus) yang menggerogoti setiap dapur, berlompat dan berlari di atas balkon, bahkan tidak pernah jijik meski harus bersembunyi di dalam comberan yang menghambat mengalirnya air yang menyebabkan rumahku kebanjiran oleh air mata orang-orang yang tak berdosa,hingga politik itu kini berubah menjadi limpah yang sangat mencemarkan lingkungan. Ternyata anggapan saya sedikit keliru, namun kekeliruan tersebut malah diperkuat oleh sebagian besar pendapat dan asumsi orang terhadap politik itu sendiri berdasarkan hasil prakteknya dalam masyarakat, tidak heran jika Polytikus akan mendapat sorotan sinis dan cibiran. Yang anehnya lagi, meski politik telah tercap kotor, malah partai politik di Indonesia yang berlabelkan islam semakin menjamur, hal itu adalah suatu kebanggaan yang sangat besar yang pantas dibanggakan, dimana semakin banyaknya peluang kursi yang akan diduduki oleh orang muslim dalam mengurus negara,akan tetapi perlunya diingat, dimana-mana orang apabila telah duduk maka ia akan malas untuk berdiri dan apabila ia telah makan maka ia akan lemas dan nyenyak bersama mimpi-mimpi indah. Olehnya itu, perlu kiranya dilirik kembali bagaimana politik dalam islam itu sendiri agar terlepas dari sarang tikus.

Arti Politik dalam Islam

Menurut parea ahli filologi, bangsa Arab Jahiliah telah mengenal dan menggunakan kata “Assiyasah” yang berarti cara, ketua dan pertahanan, selain itu kata Assiyasah juga banyak dipergunakan dalam penulisan puisi ataupun prosa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al Khansa seorang sastrawati jahiliah, dan menurut Dr.Luayyi Bahar, para ahli sejarah sepakat bahwa yang pertama kali menggunakan kata assiyasah dalam penulisan syair maupun prosa sebagai ekspresi politik adalah Al Khansa yang kemudian diikuti oleh penyair-penyair lainnya semisal Ibnu Al Muqaffa.

Kekeliruan sebagian pemikir orientalis adalah anggapan mereka bahwa dalam islam maupun bahasa Arab tidak ada kata Siyasah yang berati politik, dan menurut mereka, kata tersebut berasal dari kata “Al Yasik” yang telah dikembangkan oleh Jenkhiz Khan raja Tartar setelah berhasil menguasai beberapa negeri islam, seperti daulah Al Khawarizmiah di Turkistan. Al Yasik merupakan jabaran hukum yang diformat dalam bentuk undang-undang sebagai hasil dari transformasi budaya antara orang-orang islam, Yahudi dan Nasrani untuk menekan orang-orang mongol agar tunduk pada keinginan raja, dengan demikian, jelaslah bahwa kata Al Yasik itu sendiri tidak mempunyai kaitan dan hubungan dengan kata Assiyasah.

Hukum Berpolitik dalam Islam

Politik dalam islam mempunyai andil yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa islam sangat menganjurkan adanya politik, karena dengan politik itu sendiri, Islam dapat bertahan dan tersebar dan hal itu dapat dilihat dengan jelas, baik dalam setiap peperangan dan futuhaatnya. Namun dalam perkembangan terakhir, politik dinilai sangat keji dan kotor sehingga tidak heran jika Syekh Muhammad Abduh pernah berkata: ” Auzu billahi min Assiyasah”, dan kemudian oleh para pengikutnya, ungkapan tersebut lebih ditegaskan lagi: “Auzu billahi min Syaitani Assiyasah wa Assasah”.

Politik itu sendiri pernah menjadi polemik antar Imam Syafi’i dengan Ibnu Aqil salah seorang ulama mazhab Hanbali, Ibnu Aqil mengoreksi perkataan imam Syafi’i, “La Siyasata Illa ma wafaqa bihi Assyar’u”, menurutnya bila yang dimaksud Siyasah yang tidak menyalahi prinsip-prinsip agama maka hal itu adalah benar, namun jika yang dimaksud dari kata tersebut hanyalah sebatas apa yang digambarkan oleh islam secara eksplisit maka itu tidak benar. Hal ini menunjukan bahwa setiap prilaku politik dinilai sebagai hal yang benar jika tidak menyalahinilai-nilai yang ada dalam agama.

Politik Islam

Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia yang lain dan juga mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya, kesemuanya itu jelas sangat membutuhkan adanya norma dan kaedah sebagai batas-batas dan cara dalam mengatur hubungan-hubungan tersebut. Secara umum, etika adalah masalah yang fleksibel dan tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia, ia adalah sebagai bahan acuan dan norma yang mengatur perilaku, namun dalam menentukan penilaian terhadap perilaku orang lain sangat dipengaruhi oleh kekuatan intuisi sehingga hasil dari penilaian tersebut akan sangat beragam karena tidak adanya barometer yang mampu mendeteksi nilai positif dan negatif setiap perilaku, untuk itu perlunya agama sebagai alat yang tepat dalam mengukur hasil penilaian terhadap setiap perilaku.

Etika bukan hanya suatu keharusan dalam perilaku politik bahkan dalam segala bentuk aktivitas manusia tidak terlepas dari nilai-nilai etika sehingga inti dari permasalahannya terletak pada cara pandang yang berbeda dalam memaknai etika itu sendiri dan dilain pihak kadang nilai etika tersebut diukur dengan intuisi dan dilain pihak pula etika tersebut sering diukur dengan agama, kendati demikian, masih ada titik temu antara ulama-ulama islam dan pemikir kristen mengenai pentingnya etika dalam berpolitik,Polybius (204-122 SM) dan Cecero (106-43 SM), dua ahli politik asal Yunani ini melihat bahwa segala bentuk perilaku politik hendaknya tidak terlepas dari nilai-nilai etika agama yang ada, karena alam ini ibarat Commonwealth yang mencakup unsur Tuhan, manusia dan makhluk lainnya, hal serupa juga dikemukakan oleh St Augustine (354-430 M) kemudian dikembangkan lagi oleh John Salasbury (1110-1180 M) dan Thomas Aquino (1224-1274 M). dengan demikian, jelaslah bahwa segala bentuk peradaban dan perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika.

Islam adalah agama yang sangat menitikberatkan aspek etika, karena dengan etikalah berhasilnya dakwah dan penyebaran islam dimana dapat dilihat pada awal datangnya islam yang dikuatkan sendiri oleh sabda Rasulullah SAW: :Innama buitstu li utammima makarima al akhlaq” tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan Akhlak, yang mengisyaratkan bahwa Islam adalah Agama Akhlaq dan Akhlaq adalah sebagian dari islam, sehingga benarlah ungkapan “La diana liman la Akhlaqa lahu” tidaklah beragama orang yang tidak berakhlaq. Ibnu Khaldun (732-808 H) dengan sederhana menyatakan bahwa perilaku
politik seorang pemimpin tidak terlepas dari tiga kategori :

Pertama : Al Malik Attabii, yaitu perilaku politik seorang pemimpin yang dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuannya semata-mata hanya berdasarkan intuisi atau naluri manusia sehingga besar kemungkinan pemimpin tersebut menjadi sangat otoriter dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu Ibnu Khaldun memandang hal ini sebagai perilaku politik yang tidak terpuji.

Kedua : Al Malik Assiyasi, yaitu perilaku politik seorang pemimpin yang dalam pengambilan keputusannya sangat dipengaruhi oleh akal, perilaku politik semacam ini setidaknya akan memberi dampak positif pada setiap individu sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang ada seperti adanya rasa keadilan dan ketentraman, hanya saja corak seperti ini masih dianggap tabu dan kurang produktif karena hanya mementingakan sisi duniawi saja dan kurang memperhatikan nilai-nilai agama.

Ketiga : Al Malik Addini,yaitu perilaku politik seorang pemimpin yang tidak terlepas dari nilai moral agama dimana kecil kemungkinan terjadinya kekurangan karena adanya keseimbangan yang diberikan pada setiap individu masyarakat.

Dari ketiga kategori ini, Ibnu Khladun menegaskan bahwa perilaku politik hendaknya mengikuti poin ke-2 dan 3 karena ia menuntut keseimbangan antara integritas politik dengan nilai normatif agama, dengan demikian politikus itu akan dinilai berhasil.

Hal ini kemudian diperkuat lagi oleh Ibnu Taktaqi dalam bukunya ” Al fakhri fi ala adab As Sulthaniah” menjelaskan bahwa seorang politikus yang kapabel adalah yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai moralitas agama dalam setiap perilaku politiknya, disamping itu harus memiliki kualifikasi umum sebagai berikut:

Pertama : Memiliki rasa takut kepada Allah SWT, hal ini sangatlah penting, karena merupakan inti dari segala sumber keberkahan yang ada, jika hal ini dijadikan oleh politikus sebagai pijakannya maka ia akan mendapat kepercayaan yang besar serta dukungan dari rakyat. Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a pernah memanggil seorang pembantunya, lalu seorang laki-laki datang menghampirinya seraya berkata: ” Wahai amirul mukminin, yang engkau panggil itu ada di belakang pintu dan mendengar panggilanmu namun ia enggan menjawab panggilanmu”, kemudia Khalifah memanggil serta menanyainya, “Mengapa engkau tidak menjawab panggilanku padahal engkau mendengarnya”, ia lantas menjawab : aku tidak menjawabnya karena aku yakin engkau tidak akan menyakitiku, lalu khalifah Ali R.A berkata: “Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan aku untuk tidak menyakiti hambanya”.

Kedua : Tidak dengki, karena sifat dengki dapat merusak niat seseorang sehingga perilakunya akan banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat.

Ketiga : Memiliki sifat pemaaf dan terbuka terhadap orang lain. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, disaat Umar bin Khattab ra dibaiat sebagai khalifah, seorang badui berteriak di depannya seraya melontarkan ancaman “hai Umar, berlaku adillah kepada kami, jika tidak, maka akulah orang pertama yang akan memenggal lehermu dengan pedangku ini”, seketika para sahabat tercengang dan meminta kepada Umar ra untuk memenggal leher badui tersebut yang telah berani mengancamnya, namun Umar ra hanya tersenyum dan berkata: ” wahai rakyatku, bila engkau tidak menyampaikan aspirasimu kepada kami maka engkau semua tergolong orang-orang yang tidak mempunyai kebaikan, begitu pula jika kami tidak mendengar dan melaksanakan apa yang engkau inginkan maka kami pun tergolong orang yang tidak mempunyai kebaikan.

Dari semua uraian di atas, jelaslah bahwa politik adalah etika dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika itu sendiri, bila tidak demikian maka politik itu akan menjadi pincang dan terkesan sangat kejam disebabkan oleh ulah Polytikus yang hanya mementingkan ego sendiri.

vikar

One thought on “Islam dan Politik

  1. Dalam hal beretika kita harua benar-benar menyandarkan kepada tuntunan Rasul, kepada manhaj Rosulullah SAW, beserta para sahabatnya dan para penerusnya, hingga akhir zaman. Para penerus mereka adalah para ulama, mari kita dukung agar ulama yang sedang beraktifitas di masyarakat, aktivitas politik dan sosial dapat berhasil dalam berdakwah. Dan sesegera mungkin para ulama sepuh kita sebaiknya kita dukung mereka dalam membentuk ahlul halli wal ‘aqdhi, demi tegaknya kembali kekhilafahan. Para Kiai NU pasti mampu dan kader mereka banyak, dan Gus Dur insya Allah samggiup meminpin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s