Yang Terlupakan

Ada yang terlupakan dan tak dituntut untuk dikenang tentang negeri laha, meskipun tak tercatat dalam sejarah namun senantiasa mengalir dalam nafas masyarakat negeri Laha, karena hal itu dapat dimaklumi dengan banyaknya kejadian di setiap daerah hingga tak muat untuk dicatat, bukan berarti harus sengaja memutar balikkan sejarah dan berupaya memusnahkan masyarakat adat negeri Laha dengan cara apapun.

Pernahkah terfikirkan oleh sejarawan nama Laha dan menelusurinya hingga menemukan dimanakah letak negeri Laha, mengapa ada Laha dua dan sebagainya,atau pernahkah terfikirkan oleh mereka, betapa menderitanya negeri Laha yang hancur dibombardir dan penduduknya yang ketakutan bersembunyi kelaparan saat diporak-porakan oleh kolonialis demi mempertahankan hak mereka.

Coba kita kembali pada salah satu kejadian tahun 1942, pasukan Jepang mendarat di Maluku yang didahului dengan pendaratan beratus-ratus bom yang telah dijatuhkan oleh pesawat tempur mereka, kemudian disusu dengan tembakan ke tempat-tempat yang dianggap vital. Pengeboman yang dilakukan itu tidak langsung dijatuhkan ke lapangan terbang Laha, tetapi diarahkan ke tengah desa Laha dan obyek vital di sekitar lapangan terbang itu, hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar Jepag masih dapat memanfaatkan lapangan terbang ini nantinya.

Sebagian negeri yang hanya tersambar satu bom yang nyaris mengenai mesjid dan bangunan lainnya dengan lantang menuntut ganti rugi, sementara negeri Laha yang jelas-jelas bulan-bulanan oleh ulah penjajah dalam mempertahankan hak-haknya malah sengaja akan dilenyapkan.

Seburuk-buruk dan sejahat kolonialis Belanda dan Jepang ternyata lebih sadis dijajah bangsa sendiri, misalany; Belanda yang jelas-jelas penjajah namun dalam menggunakan lahan di atas tanah negeri Laha, dengan hormat meminta izin dan Pemerintah Hindia Belanda dalam pembuatan lapangan terbang ini telah membayar ganti rugi tanah sebanyak 800 gulden kepada pemerintah desa Laha. Sebagai tapal batas dari daerah yang dibeli untuk pembuatan lapangan terbang ini dipancangkan beberapa buah pal batu yang terbuat dari semen berbentuk segi empat dengan lebar 50 cm dan tingginya kira-kira 1,20cm. Pal-pal itu akan menjadi tanda bahwa areal itu sudah dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kebijaksanaan Pemerintah Belanda di Indonesia pasca-Soekarno lebih merupakan kombinasi antara upaya balas budi dan rasa bersalah, terwujud dalam bantuan pembangunan (development aid) yang berakhir pada tahun 1992. Saat itu Presiden Soeharto menolak menerima sumbangan dari bekas penguasa kolonial yang dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia. Kritik Belanda (oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda Jan Pronk) terhadap perilaku militer Indonesia di Timor Timur dianggap kebablasan, sehingga Soeharto mengambil sikap go to hell with your aid.

Sejak saat itu hubungan diplomatik Belanda dengan Indonesia mendingin. Belanda mengalihkan prioritas bantuan pembangunannya ke negara-negara miskin lainnya, yang tidak ada kaitan dengan politik kolonial mereka. Meskipun hubungan antarpemerintah dingin, hubungan antarmasyarakat dan perdagangan swasta tetap normal, bahkan kerja sama antar-LSM meningkat. Itulah kebaikan dibalik keburukan.

Sementara bangsa sendiri (pembela rakyat) bukannya membangun malah akan merampas tanpa permisi, dan tanpa ganti rugi bahkan mengaku sebagai hak mereka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s