TANPA PENYELESAIAN

TANPA PENYELESAIAN

Negeriku yang dulu perkasa kini semakin dikerdilkan oleh arogansi kekuasaan, udara yang dulu segar semakin terfolusi oleh ambisius individualitas dan golongan, ruang gerak semakin disempitkan oleh pagar kawat yang setiap saat melilit dan mencekik, konflik berkepanjangan yang tak berujung pangkal.

Keibaan selalu ada di benak, namun ke-ibuan ibu pertiwi hanyalah symbol dan slogan keserakahan, adat yang telah menjadi hukum dalam masyarakat namun masih saja masyarakat selalu dipisahkan dan didiskriminasikan darinya, hak Ulayat Negeri yang menjadi idaman terpendam di balik Lumpur kemunafikan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan karena kebenaran selalu saja disinisi dan dicibir sedangkan kesalahan kadang menjadi kebenaran mutlak yang dituhankan. Begitulah realita dramatisasi yang tidak didramatisirkan tentang Negeriku.

 

Hari ini orang menggembar-gemborkan tentang adat, menjaga kelestarian negeri adat dan menghargai akan hak-haknya, namun apa yang menjadi hak negeri adat selalu saja diabaikan atau mungkin karena rasa takut untuk menyentuhnya jika akan mendatangkan kerugian dan bahaya. Di sisi lain ada pihak tertentu yang dilatarbelakangi kepentingan dan asas manfaat masih saja cibirkan adat sebagai keterbelakangan dan suatu yang kuno dan tak berlaku lagi demi menunjang tujuan mereka.

 

 

Apa yang kita lihat tentulah sangat mengibakan hati, dimana negeri adat tertua hanya memiliki luas wilayah seluas 4,25 km2, sementara negeri-negeri dan desa-desa yang lahir setelah pemekaran malah memiliki wilayah yang lebih luas dan berada di atas tanah Dati lain. Pernahkah kita mempertanyakannya, bahwa ini hanyalah sebuah sulap yang membingungkan dan sarat akan pertanyaan tak terjawabkan, mungkin jawaban pasti untuk meyakinkan yang diterima hanyalah jawaban; “ini kan demi kepentingan umum” yang membuat masyarakat hanya bias berdiam dan menganggukkan kepala.

Sengketa tanah di mana-mana selalu dan masih saja ada, namun terselesaikan baik dengan jalan pengadilan maupun telah berjatuhan korban yang memalingkan mata komnas HAM untuk mencampurinya. Sementara tanah negeriku masih terombang ambing oleh surat pamungkas keputusan 3 (tiga) mentri dimana dua lembar lampiran akhir sengaja dihilangkan dan peta situasi sebagai bukti untuk penguasaan tanah seluas 251 ha yang berarti membumi hanguskan tanah Dati Negeri Laha.

 

Berbagai upaya telah dilakukan, namun masih saja terpojok dalam ketidak pastian. Apakah harus menunggu hingga berjatuhan korban seperti yang terjadi di beberapa wilayah kemudian disiasati masalah tersebut, jika demikian berarti betapa lambannya perkembangan dan pembangunan di Negara ini karena hanya bisa menunggu terjadi, menunggu pembentukan tim dan panitia, menunggu duit dan lainnya.

Untuk itu kiranya ada penanggulangan dini dan mendapat perhatian ekstra dari pemerintah demi kepentingan seluruh masyarakat yang selama ini telah banyak dikorbankan, kini saatnyamerangkul seluruh masyarakat dengan ikhlas demi pembangunan Negara bukan ambisi individu dan golongan.

2 thoughts on “TANPA PENYELESAIAN

  1. memang laha pung tanah di mana?laha pung tana sekitar 4,25 km2 sa sisanya itu tana dati mewar yang seng bisa diganggu gugat yang sementara diproses oleh ahli waris di pengadilan dengan pihak auri

  2. yang dipermasalahkan itu karena banyak yang tidak tau siapa yang berhak atas waris mewar…jujur lah pada diri sendiri dulu kemudian mintalah kejujuran. jangan merasa sebagai ahli waris padahal kenyataannya tidak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s