kepemilikan tanah adat (ulayat)

Sistem hukum tanah pada saat kolonial berkuasa mengandung dualisme hukum. Pertama bagi penduduk pribumi berlaku hukum adat, sedangkan yang kedua bagi golongan lainnya berlaku hukum Barat, karena pada masa penjajahan, sistem hukum pertanahan yang dijalankan pemerintah menganut dan berorientasi pada sistem hukum Belanda dan Eropa.

Akan tetapi, pada kenyataan kepentingan golongan Bumi Putera selalu dalam posisi yang lemah bahkan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak rakyat atas tanah dan mengabaikan keberadaan hukum (masyarakat) adat termasuk hak kepemilikan tanah adat (ulayat).

Dalam Konsepsi hukum tanah adat yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia, yang mengedepankan keseimbangan antara “kepentingan bersama” dengan “kepentingan perseorangan”. Pemilikan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan keselarasan. Menurut Sumantri, konsepsi hukum tanah adat berbeda dengan konsepsi hukum tanah Barat, dalam hukum tanah Barat dasarnya adalah “Individualisme” dan “liberalisme”.

Masyarakat hukum adat adalah suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumarsdjono, masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perseorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu.

Sebelum lahirnya hukum agraria kolonial, di Indonesia telah berlaku hukum tanah adat dan hukum tanah swapraja. Kebutuhan akan hukum agraria yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat dirasakan sangat mendesak, dan sejak 24 September 1960 ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau sering disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini lahir setelah melalui proses yang cukup lama, menganut unifikasi hukum dan berdasarkan hukum adat. Menurut Boedi Harsono, hukum adat dijadikan sumber utama dan merupakan hukum aspiratif, dalam arti jika sesuatu hal belum diatur dalam peraturan maka yang berlaku hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

Hukum tanah adat merupakan hukum asli, mempunyai sifat yang khas, dimana hak-hak perorangan atas tanah merupakan hak pribadi akan tetapi didalamnya mengandung unsur kebersamaan, yang dalam istilah modern disebut “fungsi sosial”, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang pokok agrarian pasal 6. Hukum adat merupakan sumber utama hukum undang-undang pokok agrarian atau hukum pertanahan Indonesia, walau pun hukum adat merupakan dasar dari UU pokok agrarian tetapi permasalahan terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam masyarakat adat di Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan Belanda.

Lalu bagaimana dengan hak ulayat menurut hukum adat, karena hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat adat. Mengenai hak ulayat masyarakat adat juga di atur dalam pasal 3 Undang-undang pokok agrarian, yaitu: “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksananan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasioanal dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi ”. Bahwa isi pasal tersebut merupakan pengakuan keberadaan hak pemilikan atas tanah (hak ulayat) dan masyarakat hukum adat.

Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sampai saat ini masih dalam taraf “pengakuan” terhadap hak atas kepemilikan tanah  ulayat masyarakat hukum adat, tetapi belum memberikan “perlindungan” yang selayaknya terhadap hak kepemilikan atas tahah ulayat dalam masyarakat adat. Namun demikian, diakui bahwa beberapa kebijakan pemerintah mulai ada upaya memberi pengakuan dan perlindungan (terbatas) terhadap hak pemilikan tanah ulayat pada masyarakat adat, antara lain : TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 41),TAP MPR No. XI tahun 2001, tentang Pembaruan Agraria dan UUD 1945 yang diamandemen. Kebijakan ini sampai sekarang belum dibuatkan UU atau kebijakan lain sebagai pelaksanaan ketetapan MPR. Selanjutnya muncul Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1995 yang mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah rakyat dan adat (ulayat).

Selain itu, sebenarnya telah ada beberapa kebijakan yang menyebutkan dan mengakui keberadaan masyarakat adat, antara lain dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang diperbarui), UU Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pertambangan, UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan, Keppres Nomor 111 tahun 1999 tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT), SK Menteri Kehutanan Nomor 47 tahun 1998 tentang Kawasan dengan tujuan Istimewa dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2.

About these ads

12 thoughts on “kepemilikan tanah adat (ulayat)

  1. saat ini kebutuhan tanah yang dihadapi oleh aparat negara khususnya angkatan bersenjata dan yang lebih khusus lagi TNI AURI LANUD PATTIMURA semakin meningkat untuk KEPERLUAN KELOMPOK dan PRIBADI. isu tentang penyerobotan terhadap tanah ulayat negeri laha bukan baru kali ini saja, tetapi sudah terjadi dari generasi ke generasi. penyerobotan tanah ulayat tersebut tidak mempunyai alas hak yang kuat (dasar hukum), dimana dasar hukum yang digunakan oleh pihak AURI hnyalah dasar hukum KARET yang serba elastis untuk diterjemahkan tegantung sikon yang dihadai oleh mereka.
    pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria merupakan pengakuan secara de facto dan de jure terhadap adanya hak ulayat dari masyarakat adat diseluruh republik indonesia. pengakuan tersebut merupakan hal yang wajar karena masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. apabila dirujuk kebelakang tentang sejarah berdirinya negeri laha pada tahun 1314 yang dipimpin pertama kali dari soa hahuat yakni MOYANG RABUL dan diteruskan oleh generasi ke generasi sampai sekarang ini, hal tersebut merupakan byukti nyata secara de facto adanya negeri adat

  2. 1. berikan saya penjelasan tentang kepemilikan tanah / lahan tidur. apakah bagi orang yang menggarapnya berhak atas tanah tersebut?
    2. kapankah UU pertanahan yang mengatur tentang tanah kerajaan berakhir?

  3. tolong berikan saya penjelasan mengenai:
    1. bagaimana status hukum tanah adat di indonesia?
    2. bagaimana sistem kepemilikan hak atas tanah adat itu sendri?

    saya berharap sekali jawabannya,trimakasih.

  4. saya mau bertanya tentang tanah adat yang berada di papua kususnya nabire, sekitar 40 th lebih posisi tanah berada di tengah kota yang sedang berkembang tanh yang ditempati kelurga saya memiliki sertifikat yang sah tiba2 datang tuntutan mengenai tuntutan nanah adat, kira2 bgaimnh penyelesaian nya…..?

  5. bagaimana solusi pemerintah dengan tanah milik verklaring yang terbit bulan juni tahun 1960 yang tidak terdaftar di BPN dan kemudian muncul pemberitahuan verklaring itu baru tahun 2011.

  6. Apakah tanah kepemilikan adat itu selalu dapat dikatakan ulayat. Ulayat selalu identik dengan kepemilikan bersama, dengan syarat2 sesuai dg PMNA/KBN No, 5/99. Jika telah diperdakan, apakah Hak Ulayat tsb perlu didaftarkan semisal pemberian HPL kepada masyarakkat adat?

  7. Pingback: tambang,energi,minyak,esdm

  8. PENGUMUMAN.
    Marga Sirait keturunan Ompu Panenabolon Sirait yang di Sijambur, Ajibata, Toba sedang membagi-bagikan tanah adat bagi seluruh keturunannya. Harap yang merasa keturunan Ompu Panenabolon datang ke Ajibata dan menjumpai pengurus PROPSIN untuk mendapatkan hak warisan dari Op.Panenabolon Sirait.
    Trims.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s